Komitmen bersama mewujudkan perlindungan buruh migran Banyumas terus digalang oleh Paguyuban Perlindungan Buruh Migran dan Perempuan “Seruni” bersama Forum Solidaritas untuk Buruh Migran (Forsa BUMI) Kabupaten Banyumas. Sabtu (18/12/10), bertepatan dengan hari buruh migran sedunia, Forsa Bumi menggelar diskusi publik dengan tema “Membangun Komitmen Bersama untuk Perlindungan Buruh Migran” di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jenderal Soedirman (FISIP UNSOED).
Diskusi tersebut dihadiri oleh berbagai pihak seperti Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten, Anggota DPRD, Dinsosnakertrans, Pejabat Imigrasi, Akademisi Kampus, Perwakilan PPTKIS, hingga berbagai lembaga/organisasi swasta di Banyumas. Hadir sebagai pembicara Tyas Retno Wulan (Pusat Penelitian Gender), Yoga Sugama (Anggota DPRD), Kartiman (Dinsosnakertrans), dan Rita (LBH Perisai Kebenaran), selama acara mereka dipandu oleh Jarot, Pegiat Rumah Aspirasi Budiman.
Saat diskusi berlangsung, satu persatu pembicara menyampaikan bebagai upaya perlindungan buruh migran yang telah dilakukan lembaga atau instansi yang mereka wakili. Persoalan yang paling disoroti selama diskusi ialah koordinasi yang kurang padu (sinergi) antara lembaga pemerintah. Yoga Sugama, perwakilan DPRD dengan tegas mempertanyakan janji Bupati Banyumas untuk membangun perekonomian daerah di tiap Kecamatan. “Jika janji Bupati membangun sektor industri daerah terwujud, Saya yakin angka pengiriman TKI akan turun drastis” Tutur Yoga Sugama.
Persoalan sinergi yang belum terbangun antar lembaga pemerintah tentang penanganan buruh migran juga disampaikan Tyas Retno Wulan. 80% persoalan buruh migran dijumpai saat buruh migran masih di Indonesia. Persoalan yang harus segera diurai justru persoalan di dalam negeri, salah satunya adalah membangun sinergi puluhan lembaga pemerintahan yang bersentuhan dengan penanganan buruh migran. “Hal yang sangat menyedihkan adalah statement SBY untuk membekali TKI dengan HP, ini sangat menunjukkan pemerintah tidak paham dengan subtansi persoalan TKI” papar Tyas, Dosen sekaligus Peneliti PPG Unsoed.
Diskusi berjalan semakin menarik, berbagai persoalan yang sebelumnya menjadi batu sumbatan diungkapkan secara terbuka di forum, perwakilan PPTKIS misalnya, mereka mempertanyakan prosedur pembuatan dokumen yang rumit, sehingga berpotensi penyesuaian dokumen atau pemalsuan identitas. Keterangan tersebut ditanggapi perwakilan aparat desa dengan fakta lapangan, bahwa banyak sekali calon buruh migran yang tidak mendapat rekomendasi dari pemerintah desa namun tiba-tiba lolos untuk berangkat ke luar negeri, ini membuktikan ada masalah pada alur rekomendasi dan prosedur keberangkatan TKI.
Diskusi yang masih berjalan menarik harus segera diakhiri moderator karena waktu yang terbatas, namun diakhir diskusi, Rita, perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran menyampaikan gagasan membuat nota kesepahaman tiga pihak, dalam hal ini Pemerintah diwakili Dinsosnakertrans, PPTKIS diwakili APJATI, dan serikat buruh migran untuk membangun prinsip bersama untuk perlindungan buruh migran Banyumas. Menambahkan gagasan Rita, Tyas Retno Wulan berharap pada berbagai pihak yang hadir dalam diskusi publik, agar rekomendasi tentang upaya membangun sinergi perlindungan buruh migran tidak berhenti setelah diskusi, namun terus dikawal dan ditindaklanjuti
0 komentar:
Posting Komentar